PASANGKAYU - Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap eksekusi program pemerintah, Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Pasangkayu menggelar rapat kerja bersama tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Aspirasi, Selasa, 13 Januari 2026.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Amries Amier, SH didampingi Ketua Komisi I, Muslihat Kamaluddin, S.Sos., M.A.P., Ersad (Anggota Komisi I), Ilham (Anggota Komisi I), Asriani, S.A.P (Anggota Komisi III) dan Darsia Iwan (Anggota Komisi III) ini, bertujuan membahas prioritas dan rencana program kerja tahun anggaran 2026.  

Sementara dari pihak OPD yang hadir adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Arhamuddin bersama staf, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Nurdin bersama staf serta Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Umum Sri Irda Ayu, SE., M.A.P bersama staf.

Amries Amier dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kehadiran para kepala dinas dan menekankan pentingnya forum ini untuk memastikan program-program yang direncanakan dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran.

Muslihat Kamaluddin, selaku Ketua Komisi I, langsung mengarahkan pembahasan pada dua isu kronis yang dihadapi masyarakat. Pertama, ia mempertanyakan langkah konkret BPBD dalam penanganan banjir tahunan di wilayah Pasangkayu. Kedua, ia menyinggung permasalahan penertiban pedagang yang enggan menempati Pasar Smart yang telah dibangun pemerintah.

Pertanyaan ini membuka ruang bagi para kepala OPD untuk memaparkan sekaligus mengeluhkan kendala operasional yang mereka hadapi.

Kepala BPBD, Arhamuddin, menjelaskan upaya penanganan banjir yang meliputi kerja bakti membersihkan drainase dan sosialisasi titik evakuasi di Stadion Ambo Djiwa dan Rumah Sakit Ako melalui media sosial. Namun, ia mengakui bahwa jalur evakuasi yang terpetakan baru mencakup dua wilayah.

“Olehnya itu, ke depan BPBD Pasangkayu mendorong adanya Desa Tangguh Bencana yang merupakan bagian program kerja yang akan dikerjakan,” jelas Arham.

Inisiatif strategis lainnya adalah menjajaki kolaborasi dengan pihak swasta, dalam hal ini Astra, untuk program penanganan bencana yang berkelanjutan.

“Mudah-mudahan ini ada tindak lanjutnya, mengingat pihak Astra saat menangani titik banjir, ia menawarkan konsep bagaimana berkolaborasi dalam penanganan bencana, dan pihak Astra bersedia untuk itu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP, Nurdin, mengungkapkan dilema dalam menertibkan pedagang. Ia menyatakan bahwa sosialisasi, teguran, dan penertiban telah berulang kali dilakukan, namun pedagang selalu kembali ke lokasi semula.

“Kalau Satpol PP sudah melakukan penertiban beberapa hari kemudian kembali lagi ke tempat semula, karna menurut informasi mereka ini punya bekingan, ini yang menjadi kendala, beban,” ungkap Nurdin.

Ia pun meminta masukan dari DPRD untuk solusi yang lebih efektif agar Pasar Smart dapat ramai dan berfungsi optimal.

Rapat kerja ini tidak hanya menjadi ajang pelaporan, tetapi juga forum mencari solusi kolaboratif. DPRD, melalui pertanyaan kritis dan permintaan masukan, berperan sebagai mediator yang mendorong OPD untuk tidak hanya bekerja secara reaktif, tetapi merancang program yang inovatif dan melibatkan multi-pihak, demi mengatasi persoalan mendasar yang terus berulang di Pasangkayu. (ns/adv)